hari anti korupsi sedunia

Soal Korupsi, Jokowi: Tak Ada Negara Lain yang Penjarakan Pejabat Sebanyak RI

Presiden Joko Widodo https://www.ligamalaysia.net/ mengatakan, hingga saat ini sudah ada ratusan pejabat yang dipenjarakan akibat tindak pidana korupsi. Sehingga menurutnya, tak ada negara lain di dunia yang memenjarakan pejabat sebanyak yang dilakukan pemerintah Indonesia.

“Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak ekonomi bangsa dan juga bisa menyengsarakan rakyat,” ujar Jokowi dalam pidato di Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

“Kita tahu di negara kita periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita Indonesia,” tegasnya.

Menurut Presiden, jumlah tersebut tidak perlu diberikan tepuk tangan. Kepala Negara lantas menjelaskan, berdasarkan catatannya, pada 2004 hingga 2022 ada 344 anggota DPR dan DPRD yang dipenjara karena korupsi.

Di dalamnya termasuk ketua DPR dan Ketua DPRD. Lalu ada 38 menteri dan kepala lembaga yang juga ditangkap dan dipenjara karena korupsi. Selain itu, ada 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota yang dihukum penjara karena korupsi.

“Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada delapan komisioner. Di antaranya komisioner KPU, KPPU dan KY,” tutur Jokowi. Selain itu, ada 415 pihak swasta dan 363 birokrat yang juga masuk bui akibat kasus korupsi.

Sehingga apabila keseluruhan ditotal, ada sebanyak 1.385 orang yang masuk penjara karena kasus korupsi berdasarkan catatan Presiden Jokowi. “Terlalu banyak. Banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia,” tegasnya.

“Dengan begitu banyaknya orang, pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? berkurang? ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total,” tambahnya.

Di Depan Jokowi, Ketua KPK Singgung Pemberantasan Korupsi yang Belum Efektif

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango menyinggung sejumlah indikator yang menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia kurang efektif di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu Nawawi sampaikan saat membacakan laporan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora, Senayan, Jakarta Pusat.

Nawawi mengatakan, berbagai upaya pemerintah dalam memberantas korupsi sudah dilakukan, termasuk dengan membentuk KPK dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). “Sayangnya, berbagai indikator menunjukkan kurang efektifnya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Nawawi, Rabu (12/12/2023).

Nawawi menyebut, corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tidak naik signifikan dalam satu dekade terakhir. Adapun CPI atau IPK dirilis oleh lembaga internasional Transparancy International (TI) yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia.

Baca Juga : Tips Mengajar Anak Tk Yang Menyenangkan

Capaian IPK Indonesia tahun 2022 merosot empat poin dari tahun 2021 menjadi 34/100. “IPK yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini,” tutur Nawawi.

Selain itu, hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK juga tidak menunjukkan kenaikan signifikan serta fluktuatif. “Responden internal dan eksternal menyatakan bahwa korupsi masih ada yang ditunjukkan dengan skor nasional yang menurun,” kata Nawawi.

Peringatan Hakordia 2023 digelar di Istora, Senayan, Jakarta Pusat. Selain Jokowi, sejumlah pejabat tinggi negara juga menghadiri acara tersebut. Di antara mereka adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST. Burhanuddin.

Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadiimuljono.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie, serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan lainnya.