Sistem politik dan pemerintahan di India merupakan sistem federal yang demokratis dengan struktur yang kompleks dan beragam. Berikut adalah gambaran umum tentang sistem politik dan pemerintahan di India:
1. Struktur Pemerintahan
a. Pemerintahan Pusat (Federasi)
- Presiden: Kepala Negara yang bersifat simbolis dan memiliki wewenang konstitusional. Presiden dipilih oleh anggota Electoral College yang terdiri dari anggota Parlemen dan legislator negara bagian.
- Perdana Menteri: Kepala Pemerintahan dan kepala eksekutif yang memimpin eksekutif federal. Perdana Menteri adalah pemimpin partai atau koalisi yang memiliki mayoritas di Lok Sabha (Dewan Rakyat).
- Kabinet: Terdiri dari berbagai menteri yang memimpin departemen dan kementerian berbeda. Kabinet bertanggung jawab untuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat.
b. Parlemen
- Dewan Rakyat (Lok Sabha): Anggota Lok Sabha dipilih langsung oleh rakyat India melalui pemilihan umum. Lok Sabha memiliki kekuasaan utama dalam pembuatan undang-undang dan anggaran.
- Dewan Negara (Rajya Sabha): Anggota Rajya Sabha tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ditunjuk oleh legislator negara bagian dan beberapa ditunjuk oleh Presiden. Rajya Sabha berfungsi sebagai majelis pengkaji undang-undang dan memiliki kekuasaan untuk menunda legislasi yang diusulkan.
c. Pengadilan
- Mahkamah Agung India: Pengadilan tertinggi di India yang memiliki wewenang untuk meninjau konstitusionalitas undang-undang dan memutuskan kasus-kasus penting yang melibatkan hak-hak dasar dan perselisihan antara negara bagian dan pusat.
- Pengadilan Tinggi: Ada pengadilan tinggi di setiap negara bagian yang menangani kasus-kasus penting dalam yurisdiksi negara bagian.
- Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kecil: Pengadilan tingkat bawah yang menangani kasus-kasus yang lebih kecil dan masalah lokal.
2. Sistem Negara Bagian
India adalah federasi yang terdiri dari 28 negara bagian dan 8 Wilayah Persatuan. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari:
- Gubernur: Kepala Negara Bagian yang ditunjuk oleh Presiden India dan memiliki fungsi serupa dengan Presiden di tingkat pusat.
- Kepala Menteri: Kepala Pemerintahan Negara Bagian yang memimpin eksekutif negara bagian. Kepala Menteri adalah pemimpin partai atau koalisi yang memiliki mayoritas di Majelis Negara Bagian.
- Majelis Negara Bagian: Dapat berupa satu majelis (dalam kasus beberapa negara bagian) atau dua majelis (seperti Dewan Legislatif dan Dewan Eksekutif) dengan fungsi mirip seperti Lok Sabha dan Rajya Sabha di tingkat pusat.
3. Sistem Pemilihan
- Pemilihan Umum: Dilakukan setiap lima tahun untuk memilih anggota Lok Sabha. Pemilihan ini diadakan berdasarkan sistem perwakilan proporsional dengan pemilihan langsung oleh rakyat.
- Pemilihan Negara Bagian: Negara bagian juga mengadakan pemilihan untuk memilih anggota majelis negara bagian dan kepala pemerintahan negara bagian.
4. Partai Politik
India memiliki sistem multi-partai dengan banyak partai politik yang beroperasi di tingkat nasional dan negara bagian. Partai-partai besar seperti Bharatiya Janata Party (BJP) dan Indian National Congress (INC) sering mendominasi politik di tingkat nasional, sedangkan partai-partai regional juga memainkan peran penting di tingkat negara bagian.
Lanskap hukum seputar perjudian Online merupakan ladang ranjau yurisdiksi. Negara-negara memiliki hukum yang berbeda-beda, sehingga menciptakan tempat berlindung yang aman bagi operator ilegal untuk mengeksploitasinya. Beberapa negara, seperti Filipina, mengizinkan operasi perjudian https://elegantnailsroswell.com/ Online lepas pantai, sehingga mengaburkan batasan antara legal dan ilegal. Hal ini menciptakan area abu-abu hukum di mana regulator memerlukan bantuan untuk menavigasi dan menegakkan hukum.
5. Konstitusi dan Hukum
India memiliki Konstitusi yang komprehensif yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, dan prinsip-prinsip federalisme. Konstitusi India diadopsi pada tahun 1950 dan telah mengalami banyak amandemen sejak saat itu.
Sistem politik dan pemerintahan di India dirancang untuk mencerminkan keragaman negara tersebut, memberikan ruang bagi berbagai suara dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
