Kubu Prabowo tidak takut dengan kehadiran Menteri Jokowi dalam pertemuan tersebut dan menilai perdebatan mengenai bantuan kemanusiaan tidak diperlukan

JAKARTA, – Tim kuasa hukum presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sepakat, tidak ada masalah jika beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan informasi mengenai bantuan kemanusiaan. program (bansos) saat sidang kontroversi pemilihan presiden (pemilu) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, ada permintaan pengantaran menteri dalam pertemuan tersebut oleh Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; serta Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Jangan pernah berpikir untuk membicarakan perdebatan ini seolah-olah kita takut atau tidak mau.” Bisa saja, kalaupun (utusan itu) mendatangkan kita, hal itu tidak perlu, karena kita mengira hal itu tidak akan terjadi. punya masalah, “kata Otto Hasibuan, anggota tim hukum Prabowo-Gibran, di acara TV Kompas Petang Kompas. Jumat (29/3/2024). Otto menilai bansos yang disalurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang hari pemungutan suara Pilpres 2024 tidak ada hubungannya dengan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres.

Ketua Umum Persatuan Pengacara Indonesia (Peradi) ini menyebut tudingan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud soal politik bantuan publik yang diterima Prabowo-Gibran adalah ilusi. Oleh karena itu, tidak bisa langsung diasumsikan, jelaskan, ada bantuan publik agar masyarakat memilih Pak Prabowo, tidak akan seperti itu, kata Otto.

“Harus ditunjukkan ada hubungan sebab akibat atau tidak, ada sebab atau tidak, karena bantuan masyarakat, saya memilih Prabowo-Gibran. “Mereka harus membuktikannya,” katanya. Di sisi lain, Otto mengakui kubu Prabowo-Gibran menemukan tanda-tanda kecurangan pada Pilpres 2024 yang dilakukan lawan-lawannya. Oleh karena itu, pihaknya berencana meminta slot77 gacor Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa pemilu beberapa partai politik, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Otto mengatakan, “Kami sekarang sedang mempertimbangkan apakah kami juga akan bertanya kepada Ibu Megawati, misalnya, atau pimpinan partai lain atau tokoh lain, yang bisa menjadi bagian dari kasus ini.” Menurut Otto, pernyataan Megawati dan partai politik lainnya penting untuk menghubungkan tokoh-tokoh tersebut dengan dugaan kecurangan pemilu.

“Jika itu terjadi, maka kasus ini akan menjadi menarik. Partai 01 (Anies-Muhaimin) meminta empat menteri (untuk mendengarkan Mahkamah Konstitusi), dan kami meminta Ibu. Megawatt, lainnya.

Dia berkata, “Itu tergantung hakim mana yang menerimanya.” Sebelumnya, dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud bersama-sama meminta beberapa menteri Indonesia Maju untuk tetap hadir dalam persidangan. Pernyataan menteri tersebut dinilai penting untuk membuktikan dugaan dukungan politik Jokowi terhadap bantuan kemanusiaan. Kubu Anies menginginkan setidaknya empat menteri hadir dalam persidangan.

Keempatnya adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.