DPR Akan Revisi UU Polri, Masa Pensiun Diperpanjang Jadi 65 Tahun

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri.

Member Baleg DPR RI Guspardi Gaus membetuli soal adanya agenda revisi tersebut.

Guspardi menyatakan, salah satu skor yang akan diubah merupakan berhubungan batas umur pensiun. Nantinya pjabat fungsional di Korps Bhayangkara umur pensiunnya menjadi 65 tahun.

“Substansinya ada dua, pertama qris slot memperpanjang masa pensiun. Kedua merupakan manakala ada kepolisian yang ia pindah dalam jabatan fungsional, di mana-mana kan di K/L, ASN kalau pangkatnya sudah 4A ke atas itu pensiunnya kan dapat diperpanjang kalau ia fungsional atau edukasi menjadi 65 tahun. Jikalau ia eselon 1 tidak fungsional pensiunnya 60 tahun,” kata Guspardi.

Dikala ini, lanjutnya, tim ahli Baleg DPR RI tengah melaksanakan kajian atas perubahan UU Polri. menurutnya perubahan UU tersebut didasari atas dua hal.

“Pertama putusan MK. Kedua dalam rangka untuk menyesuaikan terhadap undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR yang kewenangan itu adanya di Komisi II tentang ASN. Jadi mengapa Baleg melaksanakan hal itu dikarenakan oleh dua hal tersebut,” pungkasnya.

Agenda Baleg
Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah menyetujui Rancangan Revisi Undang-undang (RUU) Kementerian Negara sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Keputusan itu disepakati dalam rapat Panja yang dipimpin Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis 16 Mei 2024.

“Panja beranggapan bahwa RUU tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dapat diajukan sebagai RUU Usulan Inisiatif DPR RI,” kata Awiek.

Dalam kans itu, Awiek menyampaikan bahwa revisi UU Kementerian Negara bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara sebab secara jelas dan tegas mengendalikan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta keperluan Presiden dalam menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bagus, demokratis, dan juga tepat sasaran.